KPU dan Bawaslu Banyumas Rapat Sinkronisasi Dana Pilkada 2024

BANYUMAS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas, mengadakan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Dana Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, di aula KPU Kabupaten Banyumas, Rabu (02/06/2021).

Baca juga: Gubernur Sumatera Utara Tinjau Kesiapan Kedatangan Presiden Republik Indonesia ke Humbahas

Rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti sinkronisasi dana dengan Sekretariat Daerah pada akhir mei 2021.

Baca juga: Presiden RI Tinjau Kawasan Lumbung Pangan di Humbahas Gubernur Jadikan Peninjauan Sebagai Motivasi Sumut

Imam Ariff S selaku Ketua KPU Kabupaten Banyumas, menyampaikan bahwa asumsi jumlah pasangan calon (paslon) yang disepakati ada 5 yang terdiri dari 4 partai politik (parpol) /gabungan parpol dan 1 paslon perseorangan.

Baca juga: Dukung Gerakan Produktivitas Nasional, Kemnaker RI Luncurkan Aplikasi SIPRONI

"Tercatat perkiraan agrerat penduduk potensial pemilih 2024 yakni 1.471.706 serta jumlah TPS sebanyak 3.270 dengan asumsi rata-rata 450 per TPS", Ungkapnya.

Baca juga: Kantor Perwakilan Segera Beroperasi, LPSK Apresiasi Dukungan Gubernur Babel

Adapaun Khasis Munandar anggota KPU Banyumas Divisi Perencanaan dan Data serta Informasi mengatakan Terkait Dengan Penentuan Tempat Pemungutan Suara (TPS) nantinya berjalan lancar.

Baca juga: Beberapa Oknum Kepala Desa Dinilai Mengecam Profesi LSM dan Wartawan

“Diharapkan Terkait dengan penentuan TPS antara Bawaslu dan KPU tidak ada jawaban yang berbeda dan harus sesuai dengan pedoman, ” kata Khasis Munandar Anggota KPU Banyumas Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. 

Sedangkan Miftahudin Ketua Bawaslu Kabupaten Banyumas, mengkonfirmasikan bahwa yang belum bisa terpenuhi yakni asumsi anggaran dengan cost sharing APBD Provinsi. untuk urusan anggaran menunggu keputusan dari panitia khusus (pansus). 

Baca juga: Wakil Ketua II Akhmad Khuseini, Sosialisasikan Perda Pada Masyarakat Kota Metro

"Bawaslu Kabupaten Banyumas hanya mengajukan era normal dan covid/new normal, dikarenakan dalam hal ini Bawaslu belum ada satuan kerja masih tergantung dengan Provinsi", Jelasnya.

Pada intinya untuk SSH (Standart Satuan Harga) sebagian sudah sama dan ada ketidaksamaan karena adanya tambahan surat dari pusat. Pembahasan teknis Rencana Anggaran Biaya (RAB) indeks sepakat sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Hasil rapat sinkronisasi dari KPU Kabupaten Banyumas dengan Bawaslu ada perubahan angka sedikit tapi tidak signifikan.

Jurnalis Indonesia Satu: SoN/***